Wacana pembatasan akses terhadap game PUBG kembali menjadi perbincangan hangat di tanah air. Memasuki tahun 2026, rencana ini menjadi fokus utama pemerintah sebagai respons atas dinamika keamanan dan perlindungan anak di ruang digital.
Isu ini semakin mencuat menyusul adanya insiden ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang memicu kekhawatiran publik. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) kini tengah melakukan evaluasi mendalam untuk menakar dampak psikososial dari konten hiburan digital tersebut.
Latar Belakang dan Urgensi Regulasi PUBG
Sebagai fenomena global, PUBG memiliki basis pemain yang sangat besar di Indonesia. Namun, tingginya popularitas ini tidak lepas dari kritik mengenai paparan konten kekerasan terhadap anak-anak dan remaja.
Berdasarkan data yang dihimpun Teknowow.id, langkah peninjauan kembali ini diambil pemerintah untuk memperkuat proteksi terhadap generasi muda. Pembatasan ini dianggap sebagai bagian dari tren kebijakan global yang lebih ketat dalam mengawasi konten kekerasan di dunia maya.
Unsur Kekerasan dan Klasifikasi Usia
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menjelaskan bahwa timnya telah menemukan beberapa unsur krusial dalam PUBG yang memerlukan perhatian khusus. Temuan tersebut mencakup visualisasi senjata yang terlalu realistis, penggunaan bahasa tidak pantas, hingga unsur kriminalitas di dalam game.
Meutya menegaskan bahwa konten yang mengandung adegan horor dan ancaman kekerasan membuat game ini secara teknis seharusnya masuk dalam kategori usia 18 ke atas. Klasifikasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa pengguna mendapatkan konten yang sesuai dengan perkembangan mental mereka.
Penerapan PP Tunas dan Sistem IGRS
Pemerintah Indonesia sebenarnya telah memiliki instrumen hukum melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pelindungan Anak di Ranah Digital, atau dikenal sebagai PP Tunas. Regulasi yang diluncurkan sejak Maret 2025 ini mewajibkan setiap platform digital untuk menerapkan verifikasi usia yang ketat.
Dalam skema ini, fitur-fitur berisiko tinggi seperti interaksi anonim dan konten sensitif akan dibatasi atau dimatikan bagi pengguna di bawah umur. Selain itu, pemerintah juga mengoptimalkan Indonesia Game Rating System (IGRS) yang mewajibkan penayangan klasifikasi usia secara transparan pada setiap judul game.
Dukungan KPAI untuk Perlindungan Anak
Langkah tegas pemerintah ini mendapatkan dukungan penuh dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Ketua KPAI, Margaret Aliyatul Maimunah, menekankan bahwa pengaturan ketat terhadap game bernuansa peperangan adalah langkah krusial untuk mencegah dampak buruk pada psikologi anak.
- Peningkatan pengawasan konten negatif di dunia siber secara masif.
- Pembahasan mendalam mengenai kaitan antara game online dengan isu perundungan (bullying).
- Penyusunan strategi perlindungan anak yang lebih integratif di lingkungan sekolah.
Perspektif Pakar Untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem
Meskipun perlindungan anak adalah prioritas, pakar informatika Lukman Hakim dari Universitas Muhammadiyah Surabaya mengingatkan agar kebijakan ini tidak diambil secara terburu-buru. Menurutnya, pemerintah harus tetap berbasis pada bukti empiris agar tidak mematikan potensi industri game yang strategis bagi ekonomi nasional.
Menurut pantauan Teknowow.id, Meutya Hafid juga sepakat bahwa industri game merupakan sektor ekonomi kreatif yang penting. Oleh karena itu, setiap keputusan pembatasan akan dipertimbangkan secara saksama kasus per kasus agar tercipta keseimbangan antara proteksi dan inovasi.
Jejak Pelarangan PUBG di Berbagai Negara
Indonesia bukan satu-satunya negara yang mempertimbangkan pembatasan terhadap PUBG Mobile. Hingga tahun 2026, tercatat beberapa negara telah mengambil langkah serupa dengan alasan yang beragam:
1. India
Memblokir PUBG pada tahun 2020 demi keamanan nasional dan perlindungan data, sebelum akhirnya merilis versi khusus bernama Battlegrounds Mobile India (BGMI).
2. Bangladesh
Mengklasifikasikan game ini sebagai ‘aplikasi destruktif’ yang dianggap merusak perilaku dan performa akademik pelajar.
3. Afghanistan
Melalui badan regulator ATRA, negara ini menangguhkan PUBG karena dianggap menimbulkan dampak sosial yang meresahkan masyarakat.
4. Yordania dan China
Yordania melarangnya karena memicu perilaku agresif, sementara China melakukan penyesuaian ketat melalui versi lokal yang disebut ‘Game for Peace’.
Kesimpulan
Wacana pembatasan PUBG di Indonesia pada tahun 2026 merupakan langkah preventif pemerintah dalam menjaga ekosistem digital yang sehat. Melalui integrasi PP Tunas dan IGRS, diharapkan Indonesia mampu melindungi generasi mudanya tanpa harus menghambat pertumbuhan ekonomi digital secara keseluruhan.